Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B

Jl. A. Yani No. 99, Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah, Telp.(0283)491359, Faks.(0283)491854, E-mail: info@pn-slawi.go.id/pn.kab.tegaldislawi@gmail.com

Image is not available

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri Slawi melalui satu pintu.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Image is not available

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

BANTUAN HUKUM

Image is not available

Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

PROSES GUGATAN SEDERHANA

Image is not available

Sebagai tindak lanjut dari SK KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

previous arrow
next arrow
Slider

Penelusuran Perkara



Sebagai tindak lanjut dari SK KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Lebih Lanjut

Jadwal Sidang



Menyajikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan mengenai jadwal sidang perkara tindak pidana dan perkara perdata secara online yang dapat diakses melalui website yang terintegrasi dengan sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara.

Lebih Lanjut

Biaya Perkara



Untuk menyesuaikan besarnya Uang Panjar Biaya Perkara yang harus dibayarkan oleh para pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara untuk menunjang tertibnya administrasi Keuangan Perkara Perdata serta lancarnya proses penyelesaian perkara.

Lebih Lanjut

Denda Tilang



Para pelanggar dapat melihat putusan denda tilang tersebut di SIPP PN Slawi. Para pelanggar dapat langsung membayarkan denda tilang tersebut di kantor Kejaksaan Negeri Slawi dan dapat secara langsung mengambil barang bukti perkara tilang tersebut.

Lebih Lanjut

Informasi SMS Center



Wujud komitmen Kami untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan ditetapkan sebuah sistem aplikasi yang mampu menunjang keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien sebagai Media Sarana Pelayanan Informasi Publik.

Lebih Lanjut

Direktori Putusan



Akses untuk publik mengenai salinan putusan PN Slawi yang telah diunggah pada Direktori Putusan MA. Pengembangan ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat.

Lebih Lanjut

Badan Pengawasan (BAWAS) MA-RI akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai pelapor karena kami hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan. Kami sangat berhati-hati dalam penanganan pengaduan dengan menjaga kerahasiaan Identitas Pelapor dan kerahasiaan Materi Pelaporan sampai dengan adanya keputusan terbukti.

 

 

Lebih Lanjut

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa digunakan dalam hal permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik, informasi yang diminta bervolume besar, informasi yang diminta belum tersedia, atau informasi yang rahasia.

 

 

Lebih Lanjut

Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan/permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

 

 

Lebih Lanjut




Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas