Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Slawi mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Slawi, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Slawi dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Slawi.