Pilih Laman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

  SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B TAHUN 2024 NO URAIAN FILE SAKIP TAHUN 2023 KETERANGAN 1 Reviu Indikator Kinerja Utama Lihat Detail – 2 Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Lihat Detail – 3 Rencana Kinerja...
PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI

PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI

PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI Oleh: Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung pada Kamar Perdata) Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati...
PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI

MENELUSURI INFORMASI MELALUI HAND PHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK

Jakarta – Humas MA: Pemerintah telah mencanangkaan Sistem Pemerintahan Berbasis  elektronik.  System      pemerintahan secara  elektronik  tersebut  sejalan  dengan pencanangan Ketua Mahkamah Agung , yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. System...
PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI

EKSISTENSI DOKUMEN ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN PERDATA

Oleh : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA   PENGANTAR Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan...
Skip to content